PER-11/PJ/2025 adalah langkah modernisasi DJP dalam menyederhanakan administrasi perpajakan. Dengan memahami perubahan ini, Wajib Pajak dapat menghindari kesalahan pelaporan dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem Coretax.

JAKARTA, DDTCNews -- Ditjen Pajak (DJP) resmi menerbitkan peraturan yang memerinci format dan ketentuan pengisian SPT, bukti potong, hingga faktur pajak pada era coretax administration system.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) resmi menerbitkan peraturan dirjen pajak (perdirjen) yang memerinci format dan pengisian SPT, bukti potong, hingga faktur pajak pada era coretax administration system. Perdirjen dimaksud adalah PER-11/PJ/2025.

Misalnya: Tuan A bekerja sejak Januari tahun 2025 dan masih bekerja sampai dengan Desember tahun 2025, maka masa perolehan penghasilannya diisi dengan 01-2025 - 12-2025.

Peraturan ini mengatur secara rinci format, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), bukti pemotongan (Bupot), dan faktur pajak dalam rangka implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan PER-11/PJ/2025, sebuah peraturan yang mengatur format serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Bukti Pemotongan (Bupot), dan Faktur Pajak dalam rangka implementasi sistem inti administrasi perpajakan berbasis Coretax.

Semua proses (buat bukti potong, setor, lapor) dilakukan langsung di sistem Coretax sesuai ketentuan PER-11/PJ/2025. Dengan memahami aturan ini, wajib pajak dapat menyesuaikan prosedur administrasi, mengurangi risiko kesalahan, serta memastikan kepatuhan sesuai regulasi terbaru.

Pengembalian kelebihan potongan PPh Pasal 21 dan/atau pemberian bukti pemotongan tahunan ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir (31 Januari 2026 bagi Pegawai Setahun Penuh).

Memasuki bulan Januari 2026, Kawan Pajak yang merupakan pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, baik badan, instansi pemerintah, maupun orang pribadi tertentu memiliki kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 masa Desember.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut.