KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Hartini ditangkap di rumah dinasnya di Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah, pagi tadi.

Dinasti politik ini terjadi sejak tahun 2000 hingga tahun 2015. Pola politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Klaten bermula ketika Haryanto Wibowo menjabat sebagai Bupati Klaten periode 2000-2005. Setelah lengser, Haryanto digantikan oleh Sunarna dalam masa bakti 2005-2010.

Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, politik dinasti telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun melalui dominasi kekuasaan keluarga suami-istri. Kekuatan politik keluarga ini bermula dari H. Sunarna, yang menjabat sebagai Bupati Klaten pada periode 1999-2009.

Berita Politik Dinasti Di Kabupaten Klaten: Pilkada di Kabupaten Klaten, khususnya yang terjadi pada tahun 2015, memperlihatkan sisi lain dari demokrasi politik di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pola dinasti politik di Kabupaten Klaten dan performa indikator sosial ekonomi di Kabupaten ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan kajian pustaka.

KAJIAN EKSISTENSI DINASTI POLITIK TERHADAP PERFORMA INDIKATOR SOSIAL EKONOMI KABUPATEN KLATEN

Sejak Orde Baru tumbang, pasca reformasi 1998 sampai sekarang, tampuk pemerintahan di Kabupaten Klaten hanya berkutat pada dua pasangan suami-istri. Dua pasutri itu Haryanto Wibowo - Sri Hartini dan Sunarna - Sri Mulyani. Mereka bergantian menjabat Bupati Klaten hampir 22 tahun.

Salah satu contoh nyata terjadi di salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Klaten. Kekuasaan politik tertinggi di Klaten dikenal sebagai ajang pemilihan kepala daerah yang tak ubahnya secara bergantian hanya berbagi jatah antarpasangan suami-istri.

The purpose of this study was to examine the pattern of a political dynasty in the Klaten Regency and the performance of the indicator of social economy in this regency.

Berbeda dengan daerah lain, dinasti politik di Klaten seperti pusaran yang berputar-putar dan bolak-balik pemegang jabatan bupati dan wakil bupati dari dua keluarga pasangan suami-istri.